Perbandingan antara Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan Negara lain

Perbandingan pelaksanaan system pemerintahan Negara Indonesia dengan Negara lain yaitu,

1. Negara Republik Indonesia (Presidensial)
Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas dengan 35 provinsi termasuk daerah istimewa.
a. Bentuk pemerintahan adalah republic dengan system presidensial.
b. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
c. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada presiden.

2. Prancis (bukan Parlementer Resmi)
a. Presiden kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.
b. Kepala negara adalah presiden dengan masa jabatan 7 tahun.
c. Presiden dapat bertindak di masa darurat untuk menyelesaikan krisis.
d. Bila terjadi pertentangan antara kabinet dan legislatif maka presiden membubarkan legislatif.
e. Jika suatu UU telah disetujui legislatif tapi tidak disetujui presiden maka diajukan kepada rakyat melalui referendum atau persetujuan Mahkamah Konstitusional.
f. Mosi dan interpelasi dipersukar harus disetujui oleh 10% dari anggota legislative.

3. Inggris (Parlementer)
a. Kepala negara adalah raja, ratu sifatnya sombolis tidak dapat diganggu gugat.
b. UU dalam penyelenggaraan negara bersifat konvensi.
c. Kekuasaan pemerintah ada ditangan Perdana Menteri.
d. Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan legislatif harus meletakkan jabatannya.
e. Perdana menteri sewaktu-waktu dapat mengadakan pemilu.
f. Hanya ada 2 partai besar yaitu konservatif dan parrtai buruh.

4. India (Parlementer)
a. Badan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
b. Presiden dipilih oleh lembaga legislatif, baik di pusat maupun daerah.
c. Pemerintah dapat menyatakan keadaan darurat dan pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik agar tidak menganggu usaha pembangunan.

5. Amerika Serikat (Presidensial)
a. Badan eksekutif adalah presiden bersamam para menteri.
b. Masa jabatan presiden 4 tahun dan maksimal 2 priode.
c. Presiden terpisah dari legislatif atau kongres.
d. Presiden tidak dapat memubarkan kongres begitu juga konger tidak dapat memberhentikan presiden.
e. Mayoritas UU disiapkan pemerintah dan diajukan ke kongres.
f. Presiden punya wewengan untuk membatalkan atau memvote rancangan UU.
g. Veto presiden batal bila ditentang oleh 2/3 anggota kongres.
h. Check and balances, presiden boleh memilih menterinya, tetap dalam dal penetapan hakim agung dan duta besar dan untuk mengadakan perjanjian internasional harus disetujui senat.

6. Pakistan (Parlementer Kabinet)
a. Badan eksekutif adalah presiden dan menterinya yang beragama Islam.
b. Perdana menteri adalah pembantunya tidak boleh merangkap anggota legislatif.
c. Presiden punya wewengan memvote RUU, vote gagal bila UU diterima 2/3 anggota legislaif.
d. Presiden berwenang membubarkan bagian legislatif dan presiden harus mengundurkan diri dalam jangka waktu 4 bulan dan mengadakan pemilu baru.
e. Dalam keadaan darurat presiden dapat mengeluarkan ketetpan yang diajukan ke legislative paling lama 6 bulan.

0 Response to "Perbandingan antara Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan Negara lain"

Post a Comment