Sistem Pemerintahan Presidensial

     Sistem pemerintahan presidensial, atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Menueut Rod Hauge, pemerintahan presidensial terdiri dari tiga unsur yaitu,
a. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintah yang lain.
b. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
c. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

     Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Namun masih ada meknisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, penghianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila presiden diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya, mode ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, dan sebagian negara besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

    Ciri-ciri sistem Pemerintahan Presidensial yaitu,
a. Penyelenggaran negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu deman majelis.
b. Kabiner (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
c. Presiden tidak bertanggung jawan kepada paerlemen seperti dalam system parlementer.
d. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
e. Predsiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
Kelebihan sistem Pemerintahan Presidensial yaitu,
a. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
b. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
c. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
d. Legislative bukan empat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar, termaksuk anggota parleme sendiri.

     Kekurangan sistem pemerintahan presidensial yaitu,
a. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutkak.
b. Sistem pertanggung jawaban kurang jelas.
c. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

1 Response to "Sistem Pemerintahan Presidensial"