Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

    System Pemerintahan Republik Indonesia


 Dalam pertumbuhan dan perkembangan sejarah ketatanegaraan, Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 tidak menganut suatu sistem dari negara manapun, melainkan suatu sistem yang khas bagi bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari proses pembentukan bangsa NKRI yang digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Menurut UUD 1945, kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem ketatanegaraan yang kepala pemerintahannya adalah Presiden dinamakan sistem Presidensial. Presiden memegang kekuasaan tertinggi negara di bawah pengawasan Majelis Permusyawarahan Rakyat. Sistem Pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut,
    a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
    b. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Artinya, hanya ada satu kedaulatan yang utuh, tidak ada negara-negara lain dengan kekuasaan tertinggi berada pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Tata cara pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut konstitusi ada dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung.
     c. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan di bawah majelis dibantu oleh wakil presiden. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab berada di tangan presiden. Selain itu presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan presiden dibantu oleh menteri negara.
     d. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. MPR berfungi untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden.
     e. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, dan bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
     f. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawas.
     g. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi presiden harus kerja sama atau dapat persetujuan DPR dalam pembentukan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
     h. Menteri negara adalah pembantu presiden dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
Oleh karena itu, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.
     i. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keungan negara diadakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil pemerisaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
     j. Kekusaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk menjalankan peradilan.

    Kekuasaann kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umam, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi. Sedangkan Komisi Yudisial bersifat mandiri berwenang dalam pengangkatan hakim agung serta menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim.

0 Response to "Sistem Pemerintahan Republik Indonesia"

Post a Comment